Di era otonomi daerah sekarang ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun, programprogram penanggulangan kemiskinan seharusnya bisa dilaksanakan secara maksimal, karena dengan konsep otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah seharusnya lebih mudah dilaksanakan mengingat dalam otonomi daerah mensyaratkan partisipasi penuh masyarakat lokal. Kegagalan dalam pemekaran daerah tersebut dijadikan salah satu pertimbangan pemerintah melakukan moratorium. Otonomi daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Evaluasi dan proyeksi, yayasan harkat bangsa, jakarta, 2003 josef riwu kaho, prospek otonomi daerah di negara republik indonesia, fisipol ugm, raja grafindo, jakarta, 2002 mahfud md, dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia, rineka cipta, yogyakarta. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasimanajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu menetapkan pp tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mar 17, 2011 penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dangan daerah tingkat i, tingkat ii, dan daerah tingkat iii. Analysis of regions financial performance and budget evaluation on the autonomous region dki jakarta case study. Menurut haris, otonomi daerah merupakan 2 josef riwu kaho, 1997. Within the span of ten years 19992009 as many as 7 new provinces, 164 new kabupaten and 34 new kota have been created. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya.
Studi evaluasi impact penataan daerah otonomi baru tahun 2008 oleh. Menurut gamawan, penggambungan daerah pemekaran yang dinilai gagal memang dimungkinkan oleh uu 322004 tentang pemerintahan daerah. Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dengan alat analisis. Undangundang tidak mengatur secara hierarkis antara gubernur dan bupatiwalikota. Pakar otonomi daerah dari iotda, djohermansyah djohan dalam diskusi terbatas bertajuk evaluasi dan refleksi desentralisasi, otda, dan pilkada kaleidoskop 2016 dan proyeksi 2017 di kantor iotda, jakarta, jumat 23122016 mengatakan, perbedaan visi pemerintahan inilah yang menjadi salah satu sebab tersendatnya pelaksanaan otonomi daerah. Manfaat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada akhirnya harus dinilai pada sejauh mana. Seperti replikasi inovasi daerah, rep likasi pelayanan akta kelahiran di daerah, evaluasi im plementasi program money follow function serta pembe. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di indonesia maolioka. Ini disebabkan karena unit pelaksana otonomi daerah berada pada tingkat kabupaten dan kota. Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 20012007 ringkasan eksekutif desentralisasi merupakan salah satu perubahan sosial politik yang dialami indonesia dan diimplementasikan melalui uu 221999 tentang pemerintahan daerah, khususnya yang menyangkut pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Daerah otonomi khusus ini berlaku bagi provinsi daerah khusus ibukota jakarta, provinsi nanggroe aceh darussalam, provinsi daerah istimewa yogyakarta, dan provinsi papua.
Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran bahasa indonesian abstract. Secara bahasa etimologi otonomi berasal dari bahasa yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undangundang. Meneropong efektifitas fungsional dpra, partai politik lokal, pengawasan qanun hingga korupsi di aceh latar belakang sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara pemerintahan ri dengan gerakan aceh merdeka gam, maka dilahirkanlah undangundang no. Otonomi daerah disini diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Regional autonomy has been held more or less in ten years. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat dan sumber daya manusia sdm dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional. Latar belakang otonomi daerah krisis ekonomi dan politik. Asas otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu, auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran. Sulawesi selatan melalui suatu penelitian tentang evaluasi.
Karena itu, dia menyarankan ada evaluasi dan perbaikan terhadap undangundang mengenai otonomi khusus di papua. Ilmuwan lain seperti kimura 2006, 2007,2010 menelisik. Pdf on oct 1, 2015, natal kristiono and others published diktat otonomi daerah find, read and cite all the research you need on researchgate. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintahan daerah di indonesia begitu saja menerima program dari pemerintah pusat sehingga ada keseragaman program di setiap daerah dan tidak terjadinya pemerataan pembangunan yang hanya dipusat saja dan. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran bahasa. Undangundang nomor 1 tahun 1945 tentang komite nasional daerah knd. Dan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan. Nah inilah yang menjadi fokus dari makalah yang kami buat yakni berbagai gejala yang timbul dari otsus yang. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemeberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Hemat saya, kedua rujukan itu tidak terlalu banyak membantu peneliti dalam menjawab permasalahan. Ekpod dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil ekppd menunjukan prestasi yang rendah selama 3 tiga tahun berturutturut. Transfer dau 380 daerah ditunda, pengawasan kemendagri harus kuat kemendagri harus mengawasi kasus per kasus keterlambatan pemda merealokasi apbd untuk penanganan covid19. Kinerja keuangan daerah, evaluasi anggaran, otonomi daerah. Otonomi teritorial yang riil dan seluasluasnya, serta menjalankan. Apr 17, 2011 menurut gamawan, penggambungan daerah pemekaran yang dinilai gagal memang dimungkinkan oleh uu 322004 tentang pemerintahan daerah. Along that time, there are many policies has been made and implemented.
Tujuan penguasaan materi dalam modul ini, mahasiswa akan dapat memahami. Permasalahan pelayanan publik pada pemerintah daerah oleh. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disingkat eppd adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspekaspek penyelengaraan pemeritahan pada daerah yang baru dibentuk. Sebagaimana dikutip dari the liang gie, 1968 tujuannya untuk mencapai stabilitas dan efisiensi pemerintahan di daerah hoessein, 1995. Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan. Menurut hasil kajian, model evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan berdasarkan pp 1292000, adalah sebagai berikut. Cifor reports on decentralization and forests in indonesia district and provincial case studies case study 1. Pengertian otonomi daerah, tujuan, prinsip, asas dan hakikat. Berikut ini adalah kumpulan jurnal penelitian ekonomi pembangunan yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber jurnal, tentang proposal tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah tentang ekonomi. Direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri decentralization support facility 67992 public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized public. Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di kota padang panjang evaluation of the implementation of the regional regulation of smoke free areas in padang panjang city purpose this study aimed to evaluate the implementation of the regional regulation of smoke free areas sfas in padang panjang city.
Davy nuruzzaman abstraksi desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Selama hampir seperempat abad kebijaksanaan otonomi daerah di indonesia mengacu kepada undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah. Eppd meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ekppd, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah ekpod, dan evaluasi daerah otonom baru edob. Untuk persoalan pertama, sumber interpretasi untuk menjadi dasar penilaian bisa. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organorgan penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Sebab, penundaan transfer dana alokasi umum ke daerah bisa membuat pemda justru memotong belanja publik.
Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasimanajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di. Nov 10, 2015 otonomi daerah merupakan rangkaian upaya program pembangunan daerah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam implementasinya, dana otsus yang disediakan pemerintah daerah untuk dikelola oleh dinas terkait, tidak sesuai dengan kebutuhan dan masih kurang. Evaluasi desentralisasi dan otda 2016, otonomi daerah lesu. Dalam otonomi daerah juga dikenal istilah desentralisasi. Klausul penggabungan daerah disebutkan dalam pasal 6 uu 322004 yang berbunyi, ayat 1 daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Sampai awal 2007, jumlah daerah otonom baru sebanyak 7 provinsi dan 162 kabupatenkota, sehingga total. Doc makalah pelaksanaan otonomi daerah septian raha.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Otonomi daerahadalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Implementasi otonomi khusus di aceh berdasarkan uu nomor 11. Intinya, undangundang itu berkehendak menjadikan daerah mandiri, kreatif, dan ujungujungnya masyarakat di daerah sejahtera. Beberapa pengertian daerah, dapat diketahui di bawah ini yaitu. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah kekhususan itu menjadi sebuah pertanyaan besar, sejauh ini seberapa efektifkah otonomi khusus menjadikan aceh sebagai daerah yang mumpuni dalam berbagai hal.
Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proposal tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penerapan otonomi daerah ternyata memberikan dampak di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum 1. Pengertian daerah otonomi atau otonomi daerah yang berbedabeda meskipun intinya sama, yaitu pembagian kekuasaan dengan wilayahwilayah yang berada dalam kekuasaan negara. Fokus evaluasi terdiri dari kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan kehidupan demokrasi lokal. Implementasipelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Pengertian otonomi daerah otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luar adalah berdaya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta. Selain bappenas, lembaga administrasi negara 2005 juga melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah untuk periode 19992003 lan 2005. Otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah dalam hal keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Jika suatu daerah diberikan otonomi, itu berarti daerah tersebut memiliki hak untuk mengatur sendiri daerahnya dengan peraturan yang dibuat, bukan atas campur tangan pemerintah. Otonomi daerah makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan disusun oleh kelompok 3 nama anggota. Hasil evaluasi direktorat jenderal otonomi daerah kemendagri terhadap 57 daerah otonom baru di bawah tiga tahun menunjukkan, penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Relevansi perkembangan otonomi daerah dari masa ke masa.
Berdasarkan indeks pemerintahan berbasis governance1 dede mariana, caroline paskarina, dan widya setiabudhi. Kasus tiga kabupaten di sulawesi utara dan gorontalo temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masingmasing individu dan tidak berhubungan atau mewakili lembaga penelitian smeru maupun lembagalembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan smeru. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Contohnya undangundang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor pendidikan sebesar 30 persen dan 15 persen di bidang kesehatan. Financial performance is one of the most important key in the progress of an.
Print this article jurnal ugm universitas gadjah mada. Decentralisation, local communities and forest management in barito selatan. Studi proses pelaksanaan dan dampak otonomi daerah smeru. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi. Dengan mengambil 6 kabupatenkota studi ini dimaksudkan untuk. Pengertian atau definisi otonomi daerah otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan pasal 1 huruf h uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Visi dari otonomi daerah meliputi tiga ruang lingkup, yakni politik, ekonomi dan sosial. Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi. Hasil evaluasi direktorat jenderal otonomi daerah kemendagri terhadap 57 daerah otonom baru di. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Kebijakan pemerintah terhadap implementasi otonomi daerah di. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran edohp 2011.
Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Menurutnya pelaksanaan otonomi khusus itu kini tidak sesuai dengan undangundang. Undangundang nomor 22 tahun 1948 tentang pokokpokok pemerintahan daerah. Evaluasi implementasi programprogram penanggulangan.
Sejak tahun 2000 indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan yakni pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah di seluruh dati ii kota dan. Evaluasi kebijakan publik evaluasi terhadap proses pengadaan anjungan mandiri kepegawaian berdasarkan perpres no. Kebijakan pemerintah terhadap implementasi otonomi daerah. Prospek otonomi daerah di negara republik indonesia. Fakta bahwa pemekaran daerah telah menjadi euforia di era otonomi daerah pasca reformasi menjadi tidak terbantahkan. Studi evaluasi penataan daerah otonom baru tahun 2008. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi lppd. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Daerah otonom yang baru dalam kenyataannya lambat dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia jejak. Otonomi daerah yang sebelumnya diatur dalam uu nomor 22 tahun 1999 kemudian. Direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri decentralization support facility 67992 public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized. Since the enactment of law 221999 on regional governance, there has been a massive regional proliferation phenomenon in indonesia.
Nov 12, 2012 otonomi berasal dari 2 kata yaitu, auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran edohp 2011 disusun oleh. Pengertian otonomi daerah barangkali anda kerap menjumpai atau membaca di surat kabar mengenai otonomi daerah dan belum memahami apa maksudnya. Adanya pengakuan otonomi daerah yang benarbenar telah dilahirkan sebagai landasan demokrasi dalam upaya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu ikutkan masyarakat untuk memahami, mengerti, dan mampu mengatasi masalah mereka secara mandiri. Dalam pp ini adalah pasal 5 ayat 2 uud 1945 dan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga dapat kita artikan secara harfiah, bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri, segala urusan pemerintahan dan. Sep 21, 2016 landasan hukum penerapan otonomi daerah di indonesia beberapa peraturan perundangundangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di indonesia adalah sebagai berikut. Proposal tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah tentang. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah. Tim kajian direktorat otonomi daerah, bappenas abstrak desentralisasi dan otonomi daerah adalah perubahan besar bigbang bagi indonesia. Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa. Tujuan otonomi daerah latar belakang, prinsip, fungsi. Implementasipelaksanaan otonomi daerah di indonesia syul hadi. Otonomi daerah desentralisasi1 yang diformalkan melalui undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kemudian popular dengan sebutan otonomi daerah2 tentu bertujuan mulia.
592 44 665 519 759 1116 382 80 896 164 282 1490 32 600 206 369 597 795 20 1079 521 1365 96 834 426 1377 1228 1175 724 600 314 477 553 1232